Sektor Perikanan dan Kelautan

Sektor dunia perikanan dan kelautan merupakan sektor yang memiliki potensi ekonomi besar. Secara fisik Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dan di wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas itu terdapat potensi sumber daya perikanan dan kelautan dan jasa-jasa lingkungan yang beraneka ragam sebagai potensi pembangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun potensi  ini belum mampu dimanfaatkan dengan baik karena kebijakan yang diambil selama ini masih kurang tepat, terbukti dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang bermukim di pesisir dan hidup dari pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan tergolong miskin (Kusnadi). 

Kebijakan pemerintah yang kurang tepat selama ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya namun miskin. (Akiner) menyatakan bahwa kebijakan yang diambil negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi penyebab negara tersebut menjadi miskin. Lambatnya pelaksanaan reformasi, tingginya tingkat korupsi, lambatnya restrukturisasi ekonomi dan lemahnya pengawasan pajak dan pertumbuhan ekonomi yang lambat  merupakan sebagian penyebabnya.

Padahal, kebijakan yang tepat sangat diharapkan oleh masyarakat terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya perikanan dan kelautan terutama ikan. Masyarakat yang sebagian besar mendiami wilayah pesisir dan langsung berinteraksi dengan laut. Mereka adalah masayarakat yang hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang memihak dan membantu kehidupan mereka.

Sebagai sebuah kelompok masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya perikanan dan kelautan, sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah pesisir berprofesi sebagai nelayan. Sebuah profesi yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Resiko dari alam, ombak yang besar dan cuaca yang tidak menentu, harus mereka lalui. Nelayan juga tidak dapat memastikan akan membawa hasil ketika kembali ke rumah, karena dengan semakin besarnya tingkat eksploitasi terhadap semberdaya perikanan dan kelautan sehingga pasokan ikan di laut semakin berkurang yang berakibat kepada berkurangnya hasil tangkapan mereka. Sebuah profesi yang menuntut mereka memiliki mental yang kuat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 32,530 juta jiwa (14,15%). Dari jumlah tersebut 14,58 juta jiwa (44%) di antaranya adalah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Nelayan yang mendiami yang hidup di kawasan pesisir perikanan dan kelautan dan pedesaan berada di bawah garis kemiskinan dan selama ini menjadi golongan yang paling terpinggirkan. 

Kondisi tersebut mendorong penulis untuk mengungkapkan dunia perikanan dan kelautan dengan beberapa penjelasan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dalam blog ini penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai topik penulisan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca.

Arah Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Perikanan Dan Kelautan

Secara umum, arah kebijakan pengelolaan pembangunan perikanan dan kelautan yang diperlukan harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (peningkatan devisa dan sumbangan PDB Nasional). Secara spesifik diarahkan kepada

1.    Peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia

2.    Peningkatan pemberdayaan nelayan

3.    Pengembangan pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pengelola sumberdaya laut dan perikanan

4.    Penguatan kelembagaan nelayan di tingkat lokal dan nasional

5.    Desentralisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang searah dengan sistem desentralisasi pemerintahan daerah atau otonomi daerah

6.    Kebijakan permodalan (penyediaan kredit dan suku bunga rendah)

7.    Penataan struktur pasar dan lingkungan usaha

8.    Memperjuangkan Undang-undang perlindungan nelayan

9.    Kebijakan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan

10. Gerakan secara nasional untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan meliputi beberapa aspek antara lain bidang perikanan, perhubungan laut, pertambangan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, industri maritim dan jasa kelautan.

Proses Pencemaran Minyak di Laut

(1) Tipe Minyak

Minyak (petroleum) merupakan senyawa kimia yang terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon dan unsur-unsur mikro (trace elements). Biasanya minyak digambarkan berdasarkan keadaan fisiknya, seperti berat jenis (densitas), titik lebur (pour point), dan komposisi kimiawi (perbandingan hidrokarbon, aspal, dan belerang). Walaupun sangat kompleks sifatnya, minyak dapat dibagi ke dalam empat kelompok utama, yaitu: alkana (alkanes), naphtana (napthenes), aromatik (aromatics), dan alkene (alkenes) dan terdapat juka kelompok lainnya.

Alkana (disebut juga normal paraffins): dicirikan dengan adanya rantai atom karbon (bercabang atau tidak bercabang) berikatan dengan atom hidrogen, dan merupakan rantai atom jenuh (tidak memiliki ikatan ganda). Termasuk dalam kelompok ini adalah methane, propane, dan isobutene.

Naphtana (napthenes, disebut juga cycloalkanes atau cycloparaffins): 50% dari minyak mentah biasanya merupakan naphtana. Kelompok ini mirip dengan alkana, akan tetapi dibedakan dari keberadaan cincin atom karbon tertutup yang masih sederhana. Naphthana biasanya bersifat stabil dan relative tidak larut dalam air. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain cyclopropane dan cyclopentane.

Aromatik (Aromatics): adalah kelas hidrokarbon dengan karakteristik cincin yang tersusun dari enam atom karbon. Aromatik ini merupakan komponen minyak mentah yang paling beracun, dan bisa memberi dampak kronik (menahun, berjangka lama) dan karsinogenik (menyebabkan kanker). Hampir kebanyakan aromatik bermassa rendah (low-weight aromatics), dapat larut dalam air sehingga meningkatkan kemungkinan kontak dengan sumberdaya hayati perairan. Contoh dalam kelompok ini adalah benzene, naphthalene, and benzo(a)pyrene.

Alkene (Alkenes, disebut juga olefins atau isoparaffins): memiliki karakteristik yang mirip dengan alkana, namun mempunyai ikatan ganda atom karbon. Alkene biasanya tidak ditemukan pada minyak mentah, namun lebih banyak terdapat pada produk-produk olahan (refinery), seperti minyak tanah (gasoline). Alkene yang umum ditemukan adalah ethene dan propene.

Komponen lain: selain empat komponen utama penyusuan minyak tersebut di atas, minyak juga dikarakterisasikan oleh adanya komponen-komponen lain seperti aspal (asphalt) dan resin. Komponen lain tersebut kadangkala terdapat dalam jumlah besar, sehingga membuat minyak menjadi sangat padat dan kental.

(2) Sifat Minyak

Beberapa sifat minyak yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tingkat kerusakan sumberdaya pesisir dan laut antara lain: (i) berat jenis (density), (ii) kekentalan (viscosity), (iii) titik lebur (pour point), (iv) kelarutan (solubility), (v) komposisi kimiawi (percent aromatics); dan (vi) potensi untuk menjadi emulsi. Setiap jenis minyak tentu saja memiliki sifat-sifat yang berlainan, sehingga karakteristik masing-masing jenis minyak dapat dibedakan dari satu jenis ke jenis lainnya, atau biasa disebut memiliki finger print yang berbeda.

(3) Nasib dan Pelapukan Minyak

Minyak yang tumpah ke suatu perairan mengalami sejumlah proses fisika, kimia, dan biologi yang berperan mengubah nasib (fate) dan karakteristik minyak. Secara kolektif, proses-proses tersebut dikenal sebagai pelapukan (weathering). Proses ini terjadi pada semua minyak yang tumpah ke laut, namun tingkat dan aspek penting setiap proses sangat bergantung pada jenis minyak dan kondisi perairan.

Proses pelapukan tersebut akan mengubah komposisi, perilaku, keterpaparan, dan daya racun (toksisitas) minyak. Sebagai contoh, penetrasi minyak ke dalam kawasan lumpur bervegetasi (areal mangrove) dipengaruhi oleh kekentalan (viskositas) minyak. Minyak yang sudah mengalami pelapukan akan mempunyai tingkat penetrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak yang belum mengalami pelapukan. Minyak yang sudah mengalami pelapukan akan mengandung komponen-komponen yang tidak larut dalam air, dan bergabung membentuk gumpalan-gumpalan (bola-bola) minyak (tarballs).

Gumpalan-gumpalan tersebut sudah barang tentu mengurangi potensi terjadinya kontak dengan biota air. Namun di sisi lain, burung dan mamalia laut lebih berpotensi untuk menghisap gumpalan-gumpalan minyak tersebut. Sementara itu, hilangnya komponen minyak dengan berat jenis kecil melalui penguapan dan atau pelarutan selama proses pelapukan menyebabkan minyak menjadi tenggelam dan meningkatkan kemungkinan pencemaran sedimen dan meningkatkan daya racun minyak di kolom air.

(4) Jalur Pergerakan Minyak

Untuk memastikan bahwa kerusakan sumberdaya perairan disebabkan pencemaran oleh minyak, maka harus dilakukan identifikasi jalur pergerakan minyak (pathways). Pemahaman tentang hal ini akan mempersempit dan memfokuskan investigasi kerusakan sumberdaya yang akan dilaksanakan, termasuk metodologi yang akan digunakan. Beberapa jalur utama pergerakan minyak sampai terjadinya keterpaparan minyak dengan sumberdaya pesisir dan laut, meliputi: permukaan air, ingesti (ingestion), inhalasi (inhalation), fisik (permukaan jaringan), atmosfer, sedimen, air tanah, dan kolom air.

(5) Keterpaparan Minyak

Terjadinya kontak atau terpaparnya (exposure) sumberdaya pesisir dan laut terhadap minyak dapat terjadi secara langsung dan tak langsung. Kemudian dalam menentukan apakah suatu sumberdaya pesisir dan laut telah mengalami kerusakan (injury) atau tidak, satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mendemonstrasikan adanya keterpaparan minyak dengan sumberdaya. Dengan demikian, penjelasan keterpaparan dalam keseluruhan pendugaan kerusakan (injury assessment) sumberdaya pesisir dan laut adalah menentukan. Dalam hal ini akan dapat diketahui adanya kontak sumberdaya dengan minyak, baik langsung maupun tidak langsung, memperkirakan jumlah atau konsentrasi minyak yang tumpah, dan

memperkirakan luasan tumpahan minyak. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menggambarkan keterpaparan minyak dengan sumberdaya pesisir dan laut yaitu: tipe minyak, volume tumpahan, dampak pembersihan, tipe pantai, ukuran butir sedimen, tinggi pasang surut, kondisi cuaca, perilaku serta kehidupan biota, jangka waktu kontak, dan pendekatan untuk kajian kontak.

(6) Pendekatan Untuk Kajian Kontak (Exposure)

Kontak (exposure) biasanya dievaluasi dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Pemilihan strategi penentuan kontak (exposure) tergantung pada tipe minyak, volume yang tumpah, risiko kerusakan sumberdaya, kondisi lingkungan, dan ketersedian sumberdaya manusia, dana, serta peralatan. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan antara lain adalah :

- Pemodelan komputer: pemodelan sebaran dan proses pelapukan (weathering) minyak dapat memberikan informasi kuantitatif awal mengenai tumpahan minyak dan kemungkinan kontak (exposure) terhadap sumberdaya pesisir dan laut sekitar.

- Pengamatan visual : survai darat atau udara merupakan tehnik pengkajian yang cepat untuk meliput kawasan yang luas. Pendekatan ini sangat berguna untuk mendokumentasikan distribusi keseluruhan habitat atau daerah yang mengalami kontak (exposure) terhadap tumpahan minyak. Pendekatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan kawasan yang terkena dampak dan kawasan yang dapat dijadikan referensi (bebas pengaruh minyak). Pengamatan umumnya meliputi lebar, panjang, area, dan tingkat kontaminasi tiap-tiap habitat.

- Keberadaan bau: kejadian kontak (exposure) minyak dapat juga dievaluasi secara kualitatif dengan tes organoleptik yang didasarkan pada perasaan dan penciuman. Contohnya adalah penentuan kontaminasi minyak pada ikan yang ditangkap oleh nelayan. Minyak dengan berat molekul yang ringan sangat mudah untuk dibaui, sedangkan yang mempunyai berat molekul yang besar relatif sulit dibaui.

- Analisis kimia: terdapat tiga tujuan utama dalam analisis kimia yang dilakukan untuk menentukan kontak (exposure) minyak, yaitu: (a) Karakteristik fisik dan kimiawi minyak, (b) Fingerprinting, (c) Konsentrasi minyak.

- Penempatan kekerangan (bivalvia) di lokasi: kekerangan, termasuk kerang dan oyster, dapat digunakan sebagai indikator kontak (exposure) dan dampak biologis.

- Sampel pengganti: penggunaan membrane semi permeable atau kantung lemak (lipid bags) dapat digunakan untuk pengambilan contoh (sampling) sedimen dan kolom air dalam kurun waktu tertentu.

- Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs): kebanyakan dari komponen penyusun minyak, termasuk benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), cepat mengalami metabolisme oleh organisme perairan, sehingga analisis keberadaan PAHs dalam jaringan organisme dapat dijadikan sebagai bukti adanya kontak (exposure) minyak.

- Enzim Mixed Function Oxygenase (MFO): organisme tertentu memiliki enzim yang dapat menetralisir racun, dan enzim jenis ini dikenal sebagai enzim MFO. Adanya aktivitas atau peningkatan kadar enzim MFO menunjukkan bahwa organisme tersebut telah mengalami kontak (exposure) dengan minyak.

- Hemolytic Anemia: penurunan konsentrasi sel darah merah atau hemoglobin dapat digunakan sebagai indikator adanya kontak (exposure) minyak pada beberapa hewan vertebrata, seperti burung, anjing laut, dan lain-lain.

(7) Proses-Proses Pelapukan (Weathering) Minyak di Perairan

Penyebaran (spreading): minyak akan segera menyebar di perairan segera setelah tertumpah ke perairan laut. Penyebaran ini dipengaruhi oleh kekentalan dan titik lebur minyak, serta suhu perairan.

Penguapan (evaporation): penguapan dimulai sesaat setelah minyak tumpah ke perairan. Faktor utama yang mempengaruhi penguapan minyak adalah komposisi, ketebalan lapisan, suhu air laut, radiasi matahari, kecepatan angin, dan tinggi gelombang.

Pelarutan (dissolution): pelarutan adalah hilangnya senyawa penyusun minyak ke dalam perairan, kebanyakan senyawa yang bersifat akut seperti benzene, toluene, dan xylene akan segera larut dalam air.

Dispersi (dispersion): transportasi secara fisik minyak dalam bentuk droplet (butiran) ke dalam kolom air disebut dispersion. Penyebaran minyak menjadi  droplet terjadi karena adanya turbulensi permukaan air dan juga oleh penggunaan dispersan.

Emulsifikasi (emulsification): beberapa jenis minyak tertentu cenderung membentuk emulsi air dalam minyak, yang berwarna coklat gelap (biasa disebut mousse) selama proses pelapukan (weathering) terjadi.

Pengendapan (sedimentation): minyak yang terendapkan dalam sediment dapat masuk dalam jaringan zooplankton, dan dikeluarkan dalam bentuk pellet feses yang akan menetap di dalam sedimen.

Proses-proses lainnya : selain proses-proses utama dalam pelapukan (weathering) terdapat beberapa proses lain, seperti transpor oleh hanging, degradasi foto kimia, dan degradasi mikrobiologi.

Kebijakan Pemerintah Bagi Perkembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pembangunan di Indonesia di masa yang lalu ternyata seringkali berpijak pada paradigma pembangunan yang menekankan pada efisiensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat. Paradigma yang dikembangkan dari pemikiran Kuznet (1966) tersebut menyatakan bahwa bagi negara sedang berkembang yang pendapatan rendah dapat tumbuh perekonomiannya, dengan cara terlebih dahulu mengorbankan aspek pemerataannya (trade off). Oleh karena pada tahap awal ekonomi nasional didominasi oleh pemerintah, maka wajar apabila pemerintah lebih memusatkan perhatiannya untuk mengalokasikan sumberdaya pembangunan yang ada kepada sektor-sektor atau wilayah-wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, yang pada umumnya berlokasi di kawasan darat dan perkotaan. Wilayah pesisir danlaut belum menjadi prioritas utama bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kondisi demikian akan mendorong timbulnya disparitas antar wilayah yang semakin melebar karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup berlimpah.

Selain itu, sebagai akibat dilaksanakannya pendekatan pembangunan yang sentralistik, telah menyebabkan terabaikannya aspirasi dan kreativitas masyarakat lokal, yang berimplikasi pada pembangunan yang tidak sesuai (compatible) dengan kebutuhan masyarakat lokal. Para pengambil keputusan di pusat lebih menyukai mendukung pendirian industri manufaktur di kawasan urban yang tidak menimbulkan multiplier pada perekonomian lokal. Penetesan pembangunan seperti yang diharapkan, dalam prakteknya, tidak pernah terjadi. Secara substansial selama ini Indonesia, sadar atau tidak, telah mendulang akumulasi dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang salah arah (misleading policy) sehingga krisis ekonomi yang terjadi sulit mengalami pemulihan secara cepat (economic recovery). Proses pemulihan ekonomi nasional akan semakin bertambah berat jika ternyata Indonesia juga mengalami kesulitan dalam mengejawantah pada arus utama globalisasi (perdagangan bebas).

Di era perdagangan bebas seperti sekarang, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ke depan akan semakin besar. Diperkirakan, negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia dalam jangka pendek justru akan menerima kerugian, karena hanya negara-negara maju yang paling siap melakukan perdagangan bebas. Kata kunci untuk dapat mengambil manfaat dari keterlibatan dalam ekonomi global adalah daya saing, produktivitas dan efisiensi. Untuk itu, dalam konteks perdagangan bebas (WTO), diperlukan strategi jitu agar perekonomian nasional cepat pulih dan mampu mengambil manfaat dari skenario integrasi ekonomi dunia tersebut. Karenanya diperlukan sinthesis untuk memproduksi paradigma baru pembangunan yang diarahkan pada terjadinya pemerataan (equity), mendukung pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan ekonomi. Setidaknya, ada 2 (dua) hal pokok dalam konstruksi paradigma baru pembangunan tersebut meliputi :

1.   Pembangunan lebih diorientasikan pada pembangunan spasial pada tingkat wilayah dan lokal, dengan lebih mengedepankan peningkatan kapasitas ekonomi lokal (local economic development). dan

2.   Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, maka kekuasaan atau peran pemerintah pusat akan dibatasi hanya pada penyediaan barang-barang publik (public goods), infrastruktur ekonomi, manajemen makro ekonomi, hubungan luar negeri dan pencetakan uang. Dengan demikian, pemerintah tidak banyak lagi melakukan intervensi langsung ke dalam ekonomi, terutama pada bidang-bidang kegiatan pihak swasta. Sedangkan pada bidang-bidang kegiatan dari pihak swasta (private sector) yang tidak memiliki insentif ekonomi, barulah pemerintah melakukannya.

Alokasi sumberdaya dapat berlangsung efisien manakala kebijakan pemerintah hanya terbatas pada kebijakan tertentu saja, misalnya penentuan target pemerataan melalui transfer, perpajakan dan subsidi. Sedang proses ekonomi selanjutnya diserahkan pada bekerjanya mekanisme pasar. Untuk mendukung terjadinya proses tersebut, diperlukan pengaturan kelembagaan (institutional arrangement) berupa penegasan hak-hak masyarakat lokal (local property right), khususnya penegasan atas akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi.

Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan utama pembangunan Indonesia merupakan pilihan yang sangat tepat, hal ini didasarkan atas potensi yang dimiliki dan besarnya keterlibatan sumberdaya manusia yang diperkirakan hampir 12.5 juta orang terlibat di dalam kegiatan perikanan. Disamping itu juga didukung atas suksesnya pembangunan kelautan dan perikanan di negara lain, seperti Islandia, Norwegia, Thailand, China dan Korea Selatan yang mampu memberikan kontribusi ekonomi nasional yang besar dan mendapatkan dukungan penuh secara politik, ekonomi, sosial dan dukungan lintas sektoral.

Kontribusi sektor perikanan terhadap GDP di Islandia sebesar 65%, Norwegia 25%, China yang mempunyai 8.8% dari luas perairan Indonesia nilai produksi perikanan mencapai US$ 34 milliar dan Thailand mempunyai nilai eksport perikanan US$ 4.2 Milyar dengan panjang garis pantai 2.600 km (Indonesia hanya US$ 1.76 milyar). Sedangkan kontribusi sektor perikanan di Negara Korea Selatan sebesar 37%, RRC 48.4%, Jepang 54% dan Indonesia hanya 20%.