Secara umum, arah kebijakan
pengelolaan pembangunan perikanan dan kelautan yang diperlukan harus diarahkan
kepada kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi
(peningkatan devisa dan sumbangan PDB Nasional). Secara spesifik diarahkan
kepada
1.
Peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia
2.
Peningkatan pemberdayaan nelayan
3. Pengembangan pendidikan, pelatihan,
pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pengelola sumberdaya laut dan
perikanan
4.
Penguatan kelembagaan nelayan di
tingkat lokal dan nasional
5.
Desentralisasi pembangunan sektor
kelautan dan perikanan yang searah dengan sistem desentralisasi pemerintahan
daerah atau otonomi daerah
6.
Kebijakan permodalan (penyediaan kredit
dan suku bunga rendah)
7.
Penataan struktur pasar dan lingkungan
usaha
8.
Memperjuangkan Undang-undang
perlindungan nelayan
9.
Kebijakan pembangunan secara terpadu
dan berkelanjutan
10.
Gerakan secara nasional untuk percepatan
pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Arah kebijakan pembangunan
kelautan meliputi beberapa aspek antara lain bidang perikanan, perhubungan laut,
pertambangan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, industri maritim dan
jasa kelautan.
No comments:
Post a Comment