Pentingkah Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam?

Setiap kegiatan penduduk dan pembangunan di wilayah pesisir mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sumberdaya pesisir dan lautan di sekitarnya. Sumber daya alam ini merupakan sumber kehidupan penduduk dan kegiatan pembangunan dan sebaliknya sumber ini dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghambat kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Penduduk pesisir yang miskin melakukan aktivitas sosial ekonomi agar mereka dapat bertahan hidup, seringkali kegiatan mereka menimbulkan resiko kerusakan lingkungan. Penduduk dengan pengetahuan tradisional dan ketrampilannya mengakumulasikan modal (yang sangat terbatas) dan lingkungan dalam proses pembangunan. Meningkatnya jumlah dan mobilitas penduduk di wilayah pesisir akan berkorelasi positif pada meningkatnya tekanan penduduk terhadap sumber daya pesisir dan laut. Keadaan ini dapat berakibat negatif dan menimbulkan kerusakan pada sumber daya alam dan lingkungan disekitarnya. Sedangkan pembangunan masih menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya alam, bahkan demi pembangunan sering terjadi eksploitasi sumber daya pesisir dan laut secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara intensif. Baik tekanan penduduk dan kegiatan pembangunan memberikan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya pesisir dan laut. Akibatnya adalah pembangunan yang tidak berkelanjutan (Hidayati, 2000). 

Karena itu, valuasi ekonomi sumber daya alam secara menyeluruh menjadi penting karena akan memberikan gambaran bagi pengambilan keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Studi valuasi ekonomi ini dilakukan untuk mengukur nilai ekonomi total dari hasil hutan mangrove yang dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat peisir. Menurut Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia (2009), sampai saat ini belum ada satu lembaga pun yang pernah menghitung potensi sumber daya alam laut dan nilai ekonomi kelautan secara total yang dimiliki Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Selain itu walau pun Indonesia telah memiliki lembaga dan institusi yang bertugas mendorong dan mengembangkan pembangunan kelautan nasional, namun pada kenyataannya masih banyak kendala dan belum terpadunya rencana pembangunan kelautan secara nasional.