Kebijakan Ekonomi Nasional untuk Menanggulangi Keterbelakangan Masyarakat Pesisir

Sejak 1997, Indonesia telah mengalami perubahan secara nyata dan fundamental. Perubahan ini telah mendorong kita mengadakan perubahan dalam rumusan Rencana Pembangunan Nasional kita. Kemudian, proses persiapan rencana pembangunan itu sendiri pada saat sekarang telah sangat berbeda daripada  proses yang terdahulu. Sekarang lebih ditekankan pada kemitraan atau kebersamaan, dengan melibatkan masyarakat umum dan para stakeholder lainnya. Pendekatan bottom up pada rumusan rencana pembangunan telah dilaksanakan pada setiap tingkatan.

Berkenaan dengan ketiga pertama  Agenda Nasional dari Rencana Kerja 2007, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita tidak dapat menghindar dari kekurangan-kekurangannya yang perlu kita perhatikan. Tingkat kesejahteraan rakyat kita masih jauh dari yang kita harapkan.

Sekarang Indonesia sedang menghadapi persoalan yang sangat besar, yaitu tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ini menunjukkan bahwa sektor riil belum dapat menyerap secara nyata rakyat penganggur. Oleh karena itu, 9 prioritas sebagai  Agenda Nasional 2007 sangatlah penting untuk ditetapkan untuk menunjang menuju pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru melalui 4 tahapan sbb.:

1). Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan dan pembangunan akan menciptakan kesempatan kerja baru yang akhirnya menuju pengurangan kemiskinan. Mendorong terbentuknya industri-industri padat karya dan meningkatkan produktifitas pertanian dan perikanan yang akan bermanfaat bagi si-miskin. Kebanyakan rakyat yang bekerja dalam sektor pertanian dan perikanan memiliki produktivitas rendah dengan tingkat pendapatan yang rendah pula.

Dengan memprioritaskan revitalisasi pertanian dan perikanan serta daerah pedesaan maka akan meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan perikanan yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan secara nyata.

Tambahan lagi, pembangunan industri-industri padat karya, meliputi perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan menengah, dimana kebanyakan rakyat menggantungkan sumber pendapatannya, adalah sangat penting dan akan terus digalakan.

2). Meningkatkan kemudahan si-miskin terhadap kebutuhan pokoknya. Fakta menunjukkan bahwa terdapat ketidak-seimbangan kemudahan terhadap kebutuhan pokok antara si-miskin dan si-kaya. Oleh karena itu, meningkatnya kemudahan terhaoap pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastuktur dasar seperti air bersih dan perumahan, sama halnya untuk kemudahan makanan dan nutrisi, adalah sangat mutlak diperlukan didalam mengurangi kemiskinan.

3). Memberdayakan rakyat melalui pembangunan berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ditujukan terhadap rakyat yang memiliki kapasitas untuk  menentukan matapencaharian mereka dan melibatkan mereka langsung dalam pembangunan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Pemerintah berkeinginan untuk memperluas pelaksanaan program pengurangan kemiskinan yang berbasis masyarakat ini ke hampir seluruh daerah Indonesia.

4).  Peningkatan jaminan sosial. Peningkatan jaminan sosial untuk rakyat yang lemah adalah tugas yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Tahap pertama, pemerintah membentuk sistem bantuan sosial bagi rakyat termiskin melalui program bantuan modal tanpa jaminan. Kemudian, tahap berikutnya mencoba bantuan modal dengan jaminan di daerah-daerah tertentu. Diharapkan sistem ini akan memberikan multi –efek atau dampak yang luas terhadap kesejahteraan rakyat dan menjadi salah satu usaha kita untuk mendorong investasi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemudahan mereka terhadap pelayanaan kesehatan dan pendidikan.

Peningkatan infrastruktur juga merupakan salah satu prioritas pemerintah yang  akan secara serius dilaksanakan. Pemerintah akan lebih memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing bagi sektor riil dengan lebih menyederhanakan pelayanan standar dan mendorong sektor swasta berinvestasi pada proyek infrastruktur.